BERDIRI DAN BERAKHIRNYA NEGARA TUGAS RESUME 3

1. Berdirinya Negara


Menurut Samidjo, suatu negara dapat berdiri melalui beberapa cara:

  1. Pendudukan (Occupatie)
    • Suatu wilayah yang belum dimiliki atau dikuasai negara manapun diduduki, lalu dijadikan negara.
    • Contoh: Negara-negara baru yang berdiri di wilayah kosong pada zaman dahulu.
  2. Peleburan (Fusi)
    • Dua atau lebih negara melebur menjadi satu negara baru.
    • Contoh: Jerman Barat dan Jerman Timur melebur menjadi Jerman pada 1990.
  3. Pemisahan (Secessie)
    • Sebagian wilayah memisahkan diri dari negara induk dan membentuk negara baru.
    • Contoh: Bangladesh yang memisahkan diri dari Pakistan (1971).
  4. Penyerahan (Cessie)
    • Suatu wilayah diserahkan oleh suatu negara kepada negara lain, kemudian wilayah itu menjadi negara baru.
    • Contoh: Penyerahan wilayah Louisiana oleh Prancis kepada Amerika Serikat.
  5. Pernyataan Merdeka (Proklamasi)
    • Suatu bangsa menyatakan dirinya merdeka dan membentuk negara baru.
    • Contoh: Indonesia pada 17 Agustus 1945


2. Berakhirnya Negara

Negara dapat berakhir atau hilang keberadaannya karena:


  1. Peleburan (Fusi)
    • Negara lenyap karena bergabung dengan negara lain, lalu membentuk negara baru.
  2. Pembagian (Partitie)
    • Suatu negara pecah menjadi beberapa negara baru.
    • Contoh: Pecahnya Uni Soviet (1991).
  3. Lenyap karena Dikuasai Negara Lain (Annexatie)
    • Negara lenyap karena ditaklukkan dan dikuasai negara lain.
    • Contoh: Hilangnya negara Polandia (abad ke-18) karena dibagi oleh Rusia, Austria, dan Prusia.

          intinya:

  • Berdiri: melalui pendudukan, peleburan, pemisahan, penyerahan, atau proklamasi.
  • Berakhir: melalui peleburan, pembagian, atau penguasaan oleh negara lain.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BAB 1. Peristilahan, ruang lingkup dan sumber HTN (TUGAS RESUME HTN)

  A. Istilah dan Pengertian HTN (Perspektif Doktriner) Selain istilah Staatsrecht dan Constitutional Law , pengertian HTN dapat dilihat dari dua sudut pandang ahli terkemuka: Van Vollenhoven: HTN adalah hukum yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya, serta menentukan wilayah lingkungan tugas dan fungsi dari masing-masing organ tersebut. J.H.A. Logemann: HTN adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Negara dianggap sebagai organisasi jabatan-jabatan ( ambten ) yang memiliki kompetensi tertentu. Kusumadi Pudjosewojo: HTN adalah hukum yang mengatur bentuk negara dan bentuk pemerintahan, yang menunjukkan masyarakat hukum yang hierarkis serta sayap-sayap kekuasaannya. B. Objek dan Ruang Lingkup HTN Objek HTN bukan sekadar "negara", melainkan hubungan kekuasaan di dalamnya. Secara rinci, ruang lingkupnya mencakup: Susunan Organisasi Negara: Meliputi lembaga utama (Legislatif, Eksekutif, Yudikatif) serta lembaga bantu ( ...
Baca selengkapnya

FUNGSI/TUJUAN NEGARA (TERMASUK KELEBIHAN DAN KEKURANGANYA) TUGAS RESUME 4

   Fungsi atau Tujuan Negara Beserta Kelebihan dan Kekurangannya A. Pengantar Negara adalah organisasi kekuasaan tertinggi yang memiliki kedaulatan untuk mengatur masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Kehadiran negara bukan sekadar hasil kesepakatan politik, melainkan juga kebutuhan mendasar manusia untuk hidup bersama secara tertib, aman, dan sejahtera. Tanpa negara, kehidupan sosial berpotensi kacau karena tidak ada lembaga yang mampu mengatur, melindungi, serta menjamin keadilan. Fungsi atau tujuan negara telah dibahas oleh banyak ahli. Plato menyebut negara bertujuan mewujudkan keadilan. Aristoteles menekankan negara sebagai sarana mencapai kehidupan yang baik ( the good life ). Dalam konteks modern, tujuan negara sering dikaitkan dengan perlindungan hak asasi manusia, penegakan hukum, kesejahteraan umum, serta partisipasi dalam perdamaian dunia. B. Fungsi atau Tujuan Negara Secara umum, fungsi atau tujuan negara dapat dikelompokkan menjadi beberapa aspek utama: 1...
Baca selengkapnya

SISTEM PEMERINTAHAN (TUGAS RESUME 9)

Sistem Pemerintahan Sistem pemerintahan merujuk pada hubungan kerja antar lembaga-lembaga negara (terutama eksekutif dan legislatif) dalam menjalankan kekuasaan negara untuk mencapai tujuan dan kesejahteraan rakyat. Sistem ini menjadi penentu keberlangsungan dan efektivitas jalannya pemerintahan suatu negara. Klasifikasi Dasar Sistem Pemerintahan Secara umum, sistem pemerintahan diklasifikasikan menjadi dua model utama, meskipun di praktiknya sering terdapat variasi (sistem campuran/hibrida): Sistem Presidensial (atau Single Executive ): Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dipegang oleh satu orang, yaitu Presiden . Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat (atau melalui badan elektoral) dan memiliki masa jabatan tetap (fixed) . Pemerintah ( kabinet/menteri ) diangkat oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden . Eksekutif ( Presiden ) tidak bertanggung jawab kepada Legislatif ( Parlemen ) dan tidak dapat dijatuhkan oleh Parlemen selama masa jabatannya, kecuali melalui pr...
Baca selengkapnya