BAB II. Jenis dan Tata Urutan Perundang-undangan di Indonesia (Tugas Resume HTN)

 

I. Tata Urutan (Hierarki) Perundang-Undangan di Indonesia

Sistem hukum Indonesia menganut prinsip hierarki yang kaku. Dasar hukum utama saat ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah diperbarui dengan UU Nomor 13 Tahun 2022.

1. Analisis Teoretis: Stufentheorie

Hierarki ini didasarkan pada teori Stufentheorie dari Hans Kelsen dan penyempurnaannya oleh Hans Nawiasky (Theorie von Stufenbau der Rechtsordnung). Dalam teori ini, norma hukum tersusun secara berjenjang di mana norma yang lebih rendah (inferior) memperoleh legalitas dari norma yang lebih tinggi (superior).

2. Rincian Hierarki Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011:

  • UUD NRI Tahun 1945: Merupakan hukum dasar (Grundgesetz) yang tertulis. Segala peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan pasal-pasal di dalamnya.

  • Ketetapan MPR (Tap MPR): Kedudukan Tap MPR bersifat unik. Setelah amandemen, MPR tidak lagi membuat Tap MPR yang bersifat mengatur umum (regeling), namun Tap MPR yang sudah ada dan dinyatakan masih berlaku oleh Tap MPR No. I/MPR/2003 tetap menjadi bagian dari hierarki ini.

  • Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu): * UU dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden.

    • Perpu ditetapkan oleh Presiden dalam hal "ihwal kegentingan yang memaksa". Perpu memiliki derajat yang sama dengan UU, namun harus mendapat persetujuan DPR pada masa sidang berikutnya agar tetap berlaku.

  • Peraturan Pemerintah (PP): Instrumen hukum yang ditetapkan Presiden untuk melaksanakan UU secara delegatif. PP tidak boleh memuat materi muatan baru yang tidak diperintahkan oleh UU induknya.

  • Peraturan Presiden (Perpres): Ditetapkan Presiden untuk menjalankan perintah peraturan yang lebih tinggi atau dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan (atributif).

  • Peraturan Daerah (Perda) Provinsi: Produk hukum kolaborasi antara DPRD Provinsi dan Gubernur. Termasuk di dalamnya adalah regulasi khusus seperti Qanun di Aceh.

  • Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota: Produk hukum antara DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota.


II. Pancasila: Sumber dari Segala Sumber Hukum

Pancasila menempati posisi tertinggi dalam struktur nilai hukum Indonesia, yang dalam teori Hans Nawiasky disebut sebagai Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara).

1. Kedudukan Yuridis

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, Pancasila adalah titik tolak bagi pembentukan hukum nasional.

2. Fungsi Kontrol dan Integrasi

  • Cita Hukum (Rechtsidee): Pancasila berfungsi sebagai bintang pemandu (Leitstern). Segala kebijakan negara harus selaras dengan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan.

  • Validitas Materiil: Jika UUD 1945 adalah validitas formal tertinggi, maka Pancasila adalah validitas materiil. Jika sebuah hukum secara teknis benar namun isinya menindas kemanusiaan, maka ia dianggap mengkhianati Pancasila.


III. Kedudukan UUD 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan

UUD 1945 adalah konstitusi tertulis yang menjadi identitas hukum bangsa. Kedudukannya meliputi:

1. Sebagai Konstitusi Tertinggi (Supreme Law)

UUD 1945 adalah alat pembatas kekuasaan. Tanpa konstitusi, penguasa dapat bertindak sewenang-wenang. Ia mengatur distribusi kekuasaan (distribution of power) agar terjadi checks and balances.

2. Fungsi Mekanisme Uji (Judicial Review)

Dalam sistem ketatanegaraan modern Indonesia (pasca-amandemen), kedudukan UUD 1945 dijaga oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

  • Setiap warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh sebuah Undang-Undang dapat mengajukan permohonan agar UU tersebut dibatalkan jika terbukti bertentangan dengan UUD 1945.

3. Sebagai Kontrak Sosial

UUD 1945 merupakan kesepakatan luhur seluruh rakyat Indonesia mengenai bagaimana negara ini harus dikelola dan bagaimana hak asasi manusia harus dilindungi.


IV. Perubahan (Amandemen) UUD 1945

Amandemen UUD 1945 yang terjadi sebanyak 4 kali (1999-2002) telah mengubah wajah Indonesia dari sistem yang "Presiden-sentris" menjadi "Konstitusi-sentris".

1. Latar Belakang dan Tujuan

  • Menghilangkan pasal-pasal yang terlalu "fleksibel" (multi-tafsir) yang dulu digunakan oleh rezim Orde Baru.

  • Mempertegas sistem presidensial.

  • Memberikan pengakuan yang lebih kuat terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

2. Aturan Perubahan (Pasal 37 UUD 1945)

Mekanisme perubahan diatur sangat ketat (rigid constitution):

  • Pengajuan: Diusulkan oleh minimal 1/3 anggota MPR.

  • Pembahasan: Dilakukan dalam Sidang MPR yang dihadiri minimal 2/3 anggota.

  • Pengesahan: Disetujui oleh 50% + 1 dari seluruh anggota MPR.

3. Batasan Mutlak Perubahan

Terdapat Kesepakatan Dasar yang dibuat oleh Panitia Ad Hoc MPR saat itu:

  1. Pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah: Karena mengandung proklamasi dan dasar negara (Pancasila). Mengubah Pembukaan dianggap membubarkan negara.

  2. Bentuk NKRI tidak dapat diubah: Berdasarkan Pasal 37 ayat (5), bentuk negara kesatuan adalah harga mati.

  3. Sistem Presidensiil diperkuat: Tidak boleh bergeser ke parlementer.

  4. Metode Addendum: Perubahan dilakukan dengan melampirkan naskah baru tanpa menghapus naskah asli, guna menjaga rekam jejak sejarah hukum.

4. Dampak Amandemen terhadap Lembaga Negara

  • Sebelum: MPR adalah lembaga tertinggi negara (pemegang kedaulatan rakyat sepenuhnya).

  • Sesudah: Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD. Lembaga-lembaga negara (Presiden, DPR, MK, MA, DPD, BPK) berada pada tingkat yang sejajar di bawah UUD 1945.


Kesimpulan

Sistem perundang-undangan Indonesia adalah sebuah kesatuan yang logis. Dimulai dari Pancasila sebagai ruhnya, UUD 1945 sebagai kerangka dasarnya, dan Hierarki UU No. 12/2011 sebagai instrumen pelaksanaannya. Perubahan konstitusi dilakukan bukan untuk menghancurkan negara, melainkan untuk memperkuat pondasi demokrasi dan supremasi hukum.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BAB 1. Peristilahan, ruang lingkup dan sumber HTN (TUGAS RESUME HTN)

  A. Istilah dan Pengertian HTN (Perspektif Doktriner) Selain istilah Staatsrecht dan Constitutional Law , pengertian HTN dapat dilihat dari dua sudut pandang ahli terkemuka: Van Vollenhoven: HTN adalah hukum yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya, serta menentukan wilayah lingkungan tugas dan fungsi dari masing-masing organ tersebut. J.H.A. Logemann: HTN adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Negara dianggap sebagai organisasi jabatan-jabatan ( ambten ) yang memiliki kompetensi tertentu. Kusumadi Pudjosewojo: HTN adalah hukum yang mengatur bentuk negara dan bentuk pemerintahan, yang menunjukkan masyarakat hukum yang hierarkis serta sayap-sayap kekuasaannya. B. Objek dan Ruang Lingkup HTN Objek HTN bukan sekadar "negara", melainkan hubungan kekuasaan di dalamnya. Secara rinci, ruang lingkupnya mencakup: Susunan Organisasi Negara: Meliputi lembaga utama (Legislatif, Eksekutif, Yudikatif) serta lembaga bantu ( ...
Baca selengkapnya

FUNGSI/TUJUAN NEGARA (TERMASUK KELEBIHAN DAN KEKURANGANYA) TUGAS RESUME 4

   Fungsi atau Tujuan Negara Beserta Kelebihan dan Kekurangannya A. Pengantar Negara adalah organisasi kekuasaan tertinggi yang memiliki kedaulatan untuk mengatur masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Kehadiran negara bukan sekadar hasil kesepakatan politik, melainkan juga kebutuhan mendasar manusia untuk hidup bersama secara tertib, aman, dan sejahtera. Tanpa negara, kehidupan sosial berpotensi kacau karena tidak ada lembaga yang mampu mengatur, melindungi, serta menjamin keadilan. Fungsi atau tujuan negara telah dibahas oleh banyak ahli. Plato menyebut negara bertujuan mewujudkan keadilan. Aristoteles menekankan negara sebagai sarana mencapai kehidupan yang baik ( the good life ). Dalam konteks modern, tujuan negara sering dikaitkan dengan perlindungan hak asasi manusia, penegakan hukum, kesejahteraan umum, serta partisipasi dalam perdamaian dunia. B. Fungsi atau Tujuan Negara Secara umum, fungsi atau tujuan negara dapat dikelompokkan menjadi beberapa aspek utama: 1...
Baca selengkapnya

SISTEM PEMERINTAHAN (TUGAS RESUME 9)

Sistem Pemerintahan Sistem pemerintahan merujuk pada hubungan kerja antar lembaga-lembaga negara (terutama eksekutif dan legislatif) dalam menjalankan kekuasaan negara untuk mencapai tujuan dan kesejahteraan rakyat. Sistem ini menjadi penentu keberlangsungan dan efektivitas jalannya pemerintahan suatu negara. Klasifikasi Dasar Sistem Pemerintahan Secara umum, sistem pemerintahan diklasifikasikan menjadi dua model utama, meskipun di praktiknya sering terdapat variasi (sistem campuran/hibrida): Sistem Presidensial (atau Single Executive ): Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dipegang oleh satu orang, yaitu Presiden . Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat (atau melalui badan elektoral) dan memiliki masa jabatan tetap (fixed) . Pemerintah ( kabinet/menteri ) diangkat oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden . Eksekutif ( Presiden ) tidak bertanggung jawab kepada Legislatif ( Parlemen ) dan tidak dapat dijatuhkan oleh Parlemen selama masa jabatannya, kecuali melalui pr...
Baca selengkapnya